Penegak Hukum Lalai, Kadispora Garut Masih Keluyuran Pascavonis Satu Tahun Penjara

Suasana persidangan kasus Buper di Pengadilan Negeri (PN) Garut. Rabu (13/03/2019)/ foto:Ade Indra/GE.***

Garutexpress.id – Garut Governance Watch (GGW) mempertanyakan keseriusan penegak hukum terkait putusan satu tahun penjara untuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Garut, Kuswendi. Pasalnya, pascavonis dibacakan Kuswendi masih bebas keluyuran.

“Kami menyayangkan aparat penegak hukum yang cenderung lalai. Masa vonis sudah jelas dibacakan orangnya masih keluyuran,” kata Kalamullah, Divisi Monitoring Pelayanan Publik Garut Governance Watch (G2W), Sabtu (28/12/2019).

Masih menurut dia, vonis 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Garut terkait Pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) Gunung Guntur yang tidak dilengkapi izin lingkungan terhadap Kuswendi (Kadispora Garut) seperti tidak ada pengaruhnya. Masyarakat di Garut menganggap Kuswendi sudah masuk tahanan.

“Tetapi yang bersangkutan masih bebas berkeliaran dan terlihat pada acara Kongres PSSI Kab. Garut tahun 2019 yang digelar oleh ASKAB PSSI Garut di Gd. Bakorwil, Jl. A. Yani, Garut Kota,” ungkapnya.

G2W, kata dia, yang mendapatkan laporan dari masyarakat merasa heran. Pasalnya pada tanggal 21 November 2019 Kuswendi dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis 1 tahun karena telah melanggar pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Kami menyayangkan aparat penegak hukum yang terkesan lalai dalam penegakkan hukum terhadap Kadispora.Apakah Kuswendi ini kebal terhadap hukum? Atau ada peran dari orang kuat dibelakangnya sehingga kebal terhadap persoalan hukum,” kata Kalam.

Disamping itu, kata dia, pelimpahan kasus dugaan korupsi SOR Ciateul dari Polres ke Kejaksaan belum disikapi secara serius oleh Kejaksaan. Terus terang kami merasa heran dengan lalai dan lambannya Kejaksaan Negeri Garut dalam menangani kasus Kuswendi.

“Terkait itu kami akan sampaikan surat kepada Kejaksaan Agung terkait persoalan-persoalan hukum pejabat pemerintahan di kabupaten Garut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Majlis Hakim Pengadila. Negeri Garut, menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap terdakwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi. Hakim menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hakim ketua yang dipimpin, Hasanudin menegaskan, Kuswendi dijerat Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109. Dalam pasal tersebut dijelaskan, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Putusan tersebut terkait kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kaki Gunung Guntur.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa 1,5 tahun. Namun hakim memiliki pertimbangan lain sehingga menjatuhkan vonis lebih ringan.

“Pertimbangan yang meringankan, terdakwa kooperatif saat persidangan. Sedangkan yang memberatkannya, ia terbukti bersalah,” kata Humas PN Garut, Endratno Rajamai, Kamis (21/11/2019).

Hukuman yang harus dijalani Kuswendi bukan hanya kurungan 1 tahun penjara. Bahkan ia harus membayar denda Rp 1 Miliar atau subsider empat bulan penjara.

Rajamai mengatakan, Kuswendi diberi waktu selama satu minggu untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Ia menandaskan, jika tidak ada jawaban maka terdakwa akan dieksekusi.(MHI)***


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here