garutexpress.id- Bupati Garut H Rudy Gunawan kembali meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengkaji kembali terhadap penempatan jabatan yang oleh Presiden Republik Indonesia akan dihilangkan.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan, bahwa jabatan eselon tiga dan empat dihapus dan akan menjadi fungsional. Kita akan menunggu satu minggu kedepan, apakah kita akan mengisi jabatan administrator atau pengawas. Sambil menunggu ketentuan terkait hilangnya jabatan eselon tiga dan empat,” katanya, kepada sejumlah awak media, usai apel gabungan di lapangan Setda Garut, Senin (09/12/2019).
Ditambahkannya, jika menelisik Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bilamana mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas, maka ini tidak salah karena dasarnya masih sama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang managemen ASN.
“Kita tentunya akan mempertimbangkan dan berkoordinasi dengan Komisi ASN dan BKN, sehingga bisa melakukan langkah selanjutnya. Akhirnya tahun 2020 tidak ada lagi jabatan Kabid dan Kasi, itu sesuai draf dan arahan yang telah kami terima dari Men PAN RB, saat pertemuan para Kepala Daerah di Batam beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.
Rudy kembali menegaskan bahwa, ia akan melantik apabila ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang yakni Sekretaris Daerah dan itupun harus dilampiri oleh Berita Acara penilaian kinerja.
“Perhatikan tadi SK-nya, saya selalu minta kepada BKD, bahwa dasar untuk promosi, mutasi, perpindahan diantar bidang atau bagian, itu memperlihatkan surat dari Sekda selaku pejabat yang berwenang, yang dilampiri berita acara penilaian kinerja,” katanya.
Diharapkannya, para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang menjabat Kabid dan Kasi nantinya akan menjabat jabatan fungsional.
“Namun, pada dasarnya dalam pekerjaan sama, hanya saja untuk para Kabid yang akan hilang itu kendaraan dinasnya, itu saja,” pungkasnya. (*)
Penulis : Tim GE
Editor : ER
