Menteri ATR/BPN Sebut Telah Meredistribusi 41 Ribu Hektare Lahan di Jabar

garutexpress.id- Menteri Administrasi Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyebut telah meredistribusi 41 ribu hektare lahan di Jawa Barat dalam 10 tahun.

Termasuk 104 hektare lahan yang diberikan kepada warga di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Garut pada hari ini.

“Program redistribusi tanah kepada masyatakat ini karena tanah HGU (hak guna usaha) yang terlantar. Banyak yang tak diurus dan digarap masyarakat,” ucap Sofyan usai pemberian sertifikat tanah kepada warga Kecamatan Cisurupan, Senin (23/12/2019).

Tanah di perkebunan Harjasari, lanjutnya, sudah ditelantarkan hingga puluhan tahun. Presiden Joko Widodo yang meminta agar tanah HGU yang terlantar diberikan kepada masyarakat.

“Hari ini kami bagikan 543 sertifikat ke masyarakat. Saya titip jangan diberikan lagi ke orang kaya. Syaratnya dalam sertifikat tidak boleh dialihkan (kepemilikan lahan),” katanya.

Ia menyebut, HGU yang berada di Jawa Barat tidak terlalu banyak. Luasan yang diberikan kepada warga juga terbatas. Pihaknya menargetkan pada 2025, seluruh tanah masyarakat akan didaftarkan dan mendapat sertifikat.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yusuf Purnama, mengklaim capaian pemberian sertifikat di Jawa Barat sudah mencapai 96 persen pada 2019. Pihaknya menargetkan membagikan sertifikat sebanyak 25.503.

“Seperti di Cisurupan sejak tahun 1991 sudah dimanfaatkan masyarakat. Tanah HGUnya tidak dimanfaatkan secara baik. Maka hari ini melalui redistribusi kami serahkan ke masyarakat,” ujar Yusuf.

Tanah di Cisurupan itu, lanjutnya, sudah digunakan masyarakat untuk bermacam budidaya tanaman. Para petani juga masih membutuhkan pendampingan terutama dalam kualitas produk tanamannya.

Sementara itu, Cicih Saepuloh (63), tampak sumringah setelah hari ini mendapat sertifikat lahan garapannya. Selama 26 tahun, Cicih menggarap lahan tanpa kepastian kepemilikan.

Lahan yang dipakainya untuk bercocok tani merupakan bekas hak guna usaha (HGU) PT Harjasari di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan. Sejak tahun 1990an, lahan seluas 104 hektare di perkebunan Harjasari tak digunakan.

“Jadi sama warga dipakai tani saja. Soalnya enggak dimanfaatkan sama perusahaan juga,” ujar Cicih sambil menunjukkan sertifikat miliknya, Senin (23/12/2019).

Dalam sertifikat tersebut, Cicih mendapat bagian seluas empat patok. Setiap patok luasannya sebesar 350 meter. Penyerahan sertifikat yang langsung dilakukan Menteri Administrasi Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, membuat Cicih lebih mendapat kepastian.

“Kalau dulu khawatir tanahnya sewaktu-waktu diambul perusahaan. Sekarang sudah punya kepastian, kalau tanah ini sudah punya saya,” katanya.

Ia berharap, pemerintah juga bisa membantu petani dalam pembiayaan. Salah satunya dengan membentuk koperasi bagi petani.

Kementerian ATR/BPN total membagikan 543 sertifikat yang berasal dari 408 kepala keluarga. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil berpesan agar masyarakat tak menjual tanah yang telah disertifikatkan itu.

“Jangan sampai setelah diberikan (sertifikat), tanah dijual kepada orang kaya. Nanti akan ada bantuan juga dari Kementerian Koperasi,” katanya. (*)

Penulis : FW

Editor   : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here