Ketua LKTKN : Kejari dan Polisi Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Pokir-BPOP

Ketua DPC LKTKN Garut, Andri Ramdhani.***

garutexpress.id- Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Kajian Tim Komite Nasional  (DPC-LKTKN) Garut, meminta pihak Kejari Garut, agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran (Pokir) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD Garut.

Hal itu penting agar tidak terjadi fitnah dan tidak dijadikan komoditas politik di tengah masyarakat. Ketua DPC LKTKN Garut, Andri Ramdhani mengatakan, sampai saat ini sudah puluhan orang yang dimintai keterangan, baik itu dari kalangan staf sekwan maupun anggota DPRD itu sendiri.

“Makanya saya nilai sudah dari cukup untuk segera mengumumkan kasus yang menjadi perhatian masyarakat Garut saat ini. Mengumumkan itu bisa kasus ini tidak terbukti korupsi atau kasus Pokir dan BPOP ini ada yang menjadi tersangka,” ujar Andri, di Kampung Sampireun, Senin (2/12/2019).

Ia menuturkan, memang ada beberapa anggaran yang rawan penyimpangan dalam BOP DPRD, di antaranya Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP), Anggaran Perjalan Dinas (Perjadin), Anggaran Makan Minum (Mamin), Anggaran BBM, Pengadaan pakaian dinas, Belanja pembelian gadget, dan pemeliharaan asset.

“Dalam anggaran perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD maupun setwan terdapat kegiatan kunjungan kerja (kunker), Study banding, Reses, dan Pembahasan Raperda/Perda,” ujar Andri.

Sementara dalam anggaran makan minum (mamin), kata Andri, celah-celah yang bisa dijadikan tindakan korupsi, di antaranya Mamin Rapat Fraksi, Mamin Rapat Komisi dan Alat Kelengkapan (AKD) lainnya, Mamin Rapat Paripurna, Mamin Audensi, dan Mamin Reses.

“Saya tidak menuduh bahwa dalam poin poin anggaran itu selalu di korupsi. Tapi di poin poin itu berpeluang adanya penyelewengan anggaran,” kata pegiat anti korupsi Garut itu.

Atas dasar itu, Andri berharap pihak Kejari segera menuntaskan kasus kasus dugaan korupsi yang terjadi di Garut, baik yang terjadi di DPRD maupun lembaga lainnya. Termasuk pula kasus yang ditangani pihak Kepolisian, seperti kasus yang menimpa Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kuswendi.

“Kejari dan Kepolisian harus gerak cepat. Kasihan kalau sudah dijadikan tersangka tapi lama tidak diproses. Kasihan juga kepada mereka sudah lama di periksa,” kata Andri Ramdhani. (*)

Penulis : Papap

Editor  : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here