garutexpress.id- Dalam rapat paripuran DPRD Kabupaten Garut masa sidang III tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan RAPERDA terungkap, bahwa di tahun 2020 mendatang, amggaran Pokok pokok pikiran dan aspirasi tidak ada untuk Kabupaten Garut.
Rapat Paripurna yang dihadiri 44 dari 50 anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024, berlangsung alot. Bahkan dalam pairupran tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan tidak terlalu banyak menjawab pandangan umum fraksi, sehingga membuat beberapa anggota dewan kecewa.
“Ada alasan bahwa tahun depan (2020) dipastikan tidak ada program aspirasi atau anggaran untuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir),” ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut, Dadang Sudrajat, Jumat (29/11/2019).
Dadang menyebut, memang pada alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan bahwa anggota DPRD Kabupaten Garut yang berjumlah 50 orang selalu mendapatkan Program Pokir yang bisa digunakan untuk konstituennya.
“ Sekarang jadi tidak mendapatkan Program tersebut (Pokir dan Aspirasi) karena Ketua DPRD periode 2014-2019 sebelumnya Ade Ginanjar, dan akhirnya saat itu tidak memasukkan Anggaran Pokir pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kalau alasannya kenapa itu, silahkan ke Ketua Dewan lama Periode 2014-2019, kenapa tidak dimasukan di KUA-PPAS,” ucapnya.
Menurut Dadang, sekarang hanya ada pada anggaran belanja langsung di masing-masing dinas atau SKPD Pemkab Garut. Untuk itu Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut akan mengawasi setiap rapat paripurna untuk mengetahui perkembangan Program Pokir tersebut dimasukkan atau tidak pada APBD 2020.
“Walau tidak diakomodirnya program tersebut (pokir) kita terima, karena sudah sesuai prosedur. Meskipun konstituen sangat kecewa karena program yang diharapkannya tidak terakomodir di APBD 2020,” tegasnya. (*)
Penulis : Tim GE
Editor : ER
