garutexpress.id- Baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD, usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, menyebutkan bahwa Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan segera dibubarkan. Hal tersebut akibat adanya indikasi tim ini hanya dijadikan alat korupsi.
Dengan pembubaran TP4D, secara otomatis kedepannya tidak akan ada pengawas untuk proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Garut.
Menurut Bupati Garut Rudy Gunawan, pembubaran TP4D tidak bakal berpengaruh besar pada pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan.”Saya kira saat ini kalau semua mentaati kontrak itu bakal benar (pengerjaannya),” ujar Rudy, kepada wartawan, Sabtu (23/11/2019).
Menurutnya, setiap proyek itu sudah ada syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh pememang tender. Namun nyatanya setiap pelaksaan selalu mengesampingkan banyak peraturan. “Tidak perlu ada TP4D juga tidak ada pengawas,” tukasnya.
Rudy juga menyindir banyak para kontrakor nakal yang tidak menjalankan tendernya sesuai dengan spesifikasinya. “Saya akan lebih keras lagi sekarang ini, karena kualitas (proyek) semakin buruk yang ada sekarang ini,” tandasnya.
Tidak hanya kualitas proyek yang semakin buruk. Banyak proyek-proyek yang tidak selseai tepat waktu pengerjaanya.
Rudy juga menyentil moral para kontaktor agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada. “Ini masalah moral (kontraktornya) saja,” katanya.
Dengan pembubaran TP4D, Rudy bakal menggunakan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). “Ya kita bakal pakai APIP,” pungkasnya. (*)
Penulis : Tim GE
Editor : ER
