Rawan Penyelewengan, Penyedia Barang Program BPNT Dipertanyakan

garutexpress.id- Melalui surat edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah pusat telah mengatur tata cara pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Salah satunya terkait pihak yang punya kewenangan dalam penyediaan bahan pangan dalam pelaksanaan program ini.

Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Garut, H Dedeng Hamam, menyebut, surat edaran Kemensos terkait penyediaan bahan pangan untuk program BPNT sudah turun sejak Juli 2019 dan mulai diberlakukan sejak September tahaun ini.

Dalam SE tersebut di antaranya diterangkan jika penyedia bahan pangan untuk program BPNT yakni Perum Bulog.

Namun menurut Dedeng, hingga saaat ini masih banyak pihak lain di luar Bulog yang menjadi penyedia bahan pangan untuk program BPNT. Hal ini dipertanyakan mengingat adanya kerawanan terjadinya penyelewengan ketika banyak pihaki diluar Bulog yang masih menjadi penyedia bahan pangan program BPNT.

“Sebagai satu-satunya pihak yang ditetapkan pemerintah sebagai penyedia bahan pangan untuk program BPNT, Bulog dituntut untuk melaksanakannya sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Adapun prinsip tersebut yakni  6T, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat administarsi,” ujar Dedeng saat ditemui di Sekretariat Forum TKSK Garut di Jalan Patriot, Minggu (10/11/2019).

Dengan masih banyaknya pihak lain yang berperan sebagai penyedia bahan pangan selain Bulog tutur Dedeng, maka sulit untuk melakukan pemantauan terkait pronsip enam T sebagaimana ditetapkan pemerintah. Hal ini tentu rawan menimbulkan kerawanan akibat pemantauan yang sulit dilakukan serta lebih kentalnya urusan bisnis ketimbang memperhatikan kualitas.

Dikatakan Dedeng, dalam ketentuan pelaksanaan program BPNT yang baru, pemerintah juga melibatkan TKSK dalam hal pengawasan atau pemantauan penyalurannya. Bahkan setiap bahan pangan yang akan disalurkan, berita acaranya harus diketahui oleh petugas TKSK setempat.

“Begitupun di PO, harus ada tanda tangan agen serta diketahuioleh petugas TKSK saat bahan pangan akan disalurkan oleh Bulog. Hal ini sebagai salah satu upaya pengawasan agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran serta tepat kualitas serta harganya,” katanya.

Cara seperti itu diakui Dedeng saata ini sudah mulai berjalan akan tetapi belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pihak lain yang masih menjadi penyedia bahan pangan selain Bulog padahal dilihat dari sisi regulasi, selain Bulog, pihak lain tak bisa menjadi penyedia bahan.

Dedeng menerangkan, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, hingga saat ini baru sekitar 40 persen penyediaan bahan pangan untuk program BPNT yang sudah dilaksnakan sesuai aturan yakni oleh Bulog. Akibatnya, selama ini masih sering terjadi kerancuan penyaluran BPNT di lapangan.

Diungkapkannya, salah satu kerancuan yang sering ditemukan di lapangan yakni terkait kualitas bahan pangan yakni beras yang tidak sesuai. Karena lebih ke arah bisnis, beras yang disediakan pihak lain selain Bulog selama ini kualitasnya kebanyakan kurang terjamin bahkan tak sedikit pula yang jumlahnya kurang.

Masih menurut Dedeng, kejanggalan lain yang sering ditemukan di lapangan saat ini yakni masih adanya penyaluran BPNT yang dilakukan di kantor desa dan juga Bumdes. Padahal sesuai ketentuan, hal itu sangat tidak diperbolehkan.

Penyaluran BPNT menurutnya, harus dilakukan di agen atau warung yang secara resmi telah ditunjuk. Oleh karena itu Dedeng meminta pihak berwajib yang juga sudah masuk dalam Satgas Pangan di Garut segera turun tangan.

“Kami juga telah mendapatkan laporan dari salah satu petugas TKSK di salah satu kecamatan, ada beras yang dikirim oleh pihak suplier di luar Bulog akan tetapi karung yang digunakannya karung Bulog. Ini patut dipertanyakan, dari mana suplier itu bisa mendapatkan karung Bulog?,” ucap Dedeng.

Kasus mencolok lainnya tambah Dedeng, di satu desa ada agen yang menjadi tempat penyaluran BPNT akan tetapi di tempat itu sama sekali tidak ada warungnya. Setelah diselidiki, ternyata yang menjadi agennya adalah isteri kepala desa dan ini menurutnya sudah melanggar ketentuan karena yang menjadi agen harus mempunyai warung. (*)

Penulis :  Ahen

Editor   :  ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here