garutexpress.id.- Ratusan Guru Honorer yang tergabung dalan Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) se-Kabupaten Garut kembali menggelar aksi damai. Mereka kembali menuntut kejelasan nasib dari pemerintah.
Setelah melakukan do’a bersama di halaman gedung DPRD Garut, sebanyak 50 orang perwakilan bertemu dengan beberapa anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Garut, Sekda, Dinas Ketenagakerjaan, BKD serta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Audensi berlangsung alot, beberapa tuntutanpun dilayangkan anggota FAGAR, di antaranya harus ada revisi UU ASN Nomer 5 tahun 2014. Setelah menyampaikan semua tuntutannya, akhirnya audensi tersebut membuahkan kesepakatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Garut.
Lima poin hasil audensi tersebut adalah sebagai berikut: yang pertama, Kabupaten Garut harus segera melayangkan surat kepada pemerintah pusat, dalam hal pelaksanaan revisi UU ASN nomer 5 tahun 2014.
Poin ke-dua, Pemerintah Kabupaten Garut agar melayangkan surat dukungan kepada pemerintah pusat, dalam penyelesaian masalah honorer yang mengabdi tanpa batas usia.
Poin ke-tiga, Pemerintah Kabupaten Garut, mendesak kepada pemerintah pusat, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh honorer sesuai UMR yang berlaku.
Poin ke-empat, Pemerintah Kabupaten Garut mendesak kepada pemerintah pusat agar meminta secepatnya regulasi PPPK cepat dituntaskan.
Sedangkan poin ke-lima yang merupakan tuntutan terakhir, anggota FAGAR Garut meminta agar semua tuntutan di atas segera disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut bersama DPRD kepada pemerintah pusat.
Isi audensi yang dibacakan oleh wakil ketua DPRD Garut Enan, di depan anggota FAGAR, disambut riuh tepuk tangan dan bacaan doa bersama.
Ketua Fagar Garut, Cecep Kurniadi mengatakan, sementara ini pihak pemerintah pusat dinilai masih ngambang dan belum memberi kejelasan mengenai nasib para guru honorer dan pekerja lintas dinas.
“Jika kami sudah tidak dibutuhkan lagi, lebih baik kami dipecat saja daripada terus menerus diombang-ambingkan tak jelas,” tegasnya, Kamis (28/11/2019).
Cecep menambahkan, semua guru honorer mempunyai hak yang sama, tak terkecuali bagi para honorer yang usianya sudah tidak masuk persyaratan menjadi PNS.
“Kami berharap agar tuntutan para honorer di Garut ini diperhatikan pemerintah pusat, agar nasib guru dan karyawan honorer ini ada kejelasan,” tandasnya. (*)
Penulis : Useu G Ramdani
Editor : ER
