Setoran Rata-rata Puluhan Miliar, GGW Menduga Ada Kebocoran Dana PPJ

garutexpress.id- Baru-baru ini Garut Governance Watch (GGW) menduga adanya kebocoran dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada tahun 2016 lalu. Hal ini diungkapkan Ketua GGW Agus Sugandhi.

Agus emnguangkapkan, masyarakat diwajibkan dengan adanya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodasi berbagai hak Wajib Pajak (WP).

Pelanggan listrik dari PLN di Kabupaten Garut  setiap bulan harus setor Pajak Penerangan Jalan berkisar  4 hingga 7 persen dari jumlah tagihan setiap bulannya.

“Rata-rata pemerintah daerah kabupaten Garut menerima setoran tidak kurang dari Rp 20,4 Miliar melalui PLN kepada kas Daerah,” kata Agus saat ditemui awak media di kantor GGW, Perum Cipta Rama Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Garut, Kamis (24/10/ 2019).

Di sisi lain masih banyak Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam keadaan rusak atau mati. Bahkan di beberapa kecamatan masih minim dipasang PJU.

Berdasarkan data GGW yang didapatkam dari PLN Garut, pendapatan hasil dari penjualan listrik terjual  oleh PLN tahun 2016 untuk semua jenis tarif mencapai Rp 498,7 MilIar. Jika rata-rata 6 persen kali  Rp 498,7 totalnya mencapai  Rp 29,9 Miliar.

Dijelaskannya, dalam realisasi APBD 2016 pendapatan dari PPJ yang masuk ke dalam Kas Daerah hanya mencapai Rp 21,4 Miliar. “Kami menduga adanya kesenjangan Rp 8 Miliar yang mengalami kebocoran pada tahun 2016,” katanya.

Menurut  Agus, dalam tahun-tahun berikutnya, kecuali tahun 2019 telah mengalami kenaikan. Berangkat dari angka-angka tersebut terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan PPJ dengan realisasinya. Sementara masyarakat pelanggan listrik setiap bulan membayar Penerangan Jalan Umum. Dana terkumpul tersebut dalam realisasi belanja hanya sekitar 10% dari jumlah pendapatan.

“Berangkat dari hal tersebut diduga ada penyimpangan anggaran proyek penataan penerangan jalan umum (PJU). Indikasinya, meski tiap tahun mendapat dana dari APBD untuk penataan PJU, namun ternyata masih banyak PJU yang rusak  karena tidak dirawat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, PJU ini berpotensi untuk diselewengkan. Indikasi adanya dugaan  korupsi muncul setelah ditemukan banyak titik PJU tersebar di Kabupaten Garut dalam keadaan rusak, keropos dan mati.

“Padahal,  setiap tahunnya usulan anggaran yang dimasukkan dalam APBD yang besarnya miliaran rupiah untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan PJU. Belanja untuk kebutuhan masih sangat kecil dibanding dengan pendapatan dari PPJ,” ujarnya.

Agus menegaskan, setiap tahun mark down pendapatan PPJ dan dugaan penyalahgunaan anggaran tidak ada  koreksi atau pengawasan. Akibatnya, hak masyarakat wajib pajak daerah ini sebagian besar masih diabaikan pemerintah. (*)

Penulis : Tim GE

Editor   : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here