Kabupaten Garut Raih JDIH Awards 2019 dari Kemenkum HAM

garutexpress.id- Sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola dan memajukan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di institusi masing-masing, Kementrian Hukum dan HAM memberikan penghargaan JDIH Award 2019 kepada kementrian, lembaga, pemrintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

Kabupaten Garut merupakan salah satu di antara kabupaten/kota yang meraih penghargaan tersebut. Garut sendiri meraih peringkat ketiga.

Prosesi serah terima penghargaan diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Secara simbolis Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Deni Suherlan menerima penghargaan itu saat Pembukaan Pertemuan Integrasi Nasional JDIH Tingkat Nasional di di Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kabupaten Garut meraih penghargaan sebagai anggota JDIH yang telah teritegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id) serta diberi kehormatan sebagai best practice pengelolaan JDIH tingkat kabupaten.

“Penghargaan ini diberikan karena Garut dinilai bagus dalam mengelola JDIH. Di antaranya  terkait produk-produk hukum yang bisa diakses publik melalui website dan android,” ujar Sekda Garut, usai menerima penghargaan tersebut.

Menurutnya, keberadaan JDIH sendiri dapat memudahkan pengguna dalam mengakses semua produk hukum yang telah dikeluarkan daerah. Produk hukum tersebut, semisal Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dengan memberikan status keberlakuan produk hukum tersebut secara detail yang di-upload dalam JDIH.

“JDIH ini memang sangat penting sebagai sarana informasi untuk masyarakat dalam mengetahui produk Hukum di Garut.  Contohnya Perda (Peraturan Daerah), Peraturan Bupati, keputusan Bupati hingga Peraturan Desa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Garut H. Rudy Gunawan mengatakan,  penghargaan JDIH Award 2019 ini memberikan motivasi tersendiri bagi Pemkab (Garut) dalam melakukan akselerasi dan integrasi sistem JDIH dengan kecamatan hingga desa.

“Kami bersyukur Garut mendapatkan penghargaan JDIH. Ini akan menjadi motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk terus berinovasi memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas,” ujar Rudy, Kamis (12/9/2019).

Diharapkannya,  penghargaan ini dapat meningkatkan kualitas JDIH dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang lebih baik juga.

“Alhamdulillah, kita bersyukur atas diraihnya penghargaan JDIH Award untuk Garut. Semoga ke depan semakin baik lagi,” katanya.

Menkumham Yasonna H. Laoly, saat memberikan penghragaan, mengatakan, pemerintah telah mencanangkan reformasi hukum dengan penguatan pembentukan peraturan perundangan undangan sejak 2017.

Pencanangan itu, salah satunya melalui strategi membentuk pusat analisa hukum dan membuat basis data dengan penguatan JDIH.

“Bagi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang sudah menerima penghargaan, saya ingatkan agar tidak berhenti berinovasi,” tandasnya.

Di tahun 2019 ini Kemenkumham memberikan penghargaan JDIHN terbaik. Penghargaan itu meliputi JDIH Kementerian Keuangan (kategori terbaik kementerian), JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (kategori terbaik Lembaga Negara), JDIH Badan Informasi Geospasial (kategori terbaik Lembaga Pemerintah Non Kementerian), JDIH Provinsi Jawa Tengah dan Bali (kategori terbaik Pemerintah Provinsi), JDIH Kabupaten Tuban (kategori terbaik Pemerintah Kabupaten), JDIH Kota Sukabumi (kategori terbaik Pemerintah Kota), JDIH Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan Sulawesi Tengah (kategori terbaik Kanwil Kemenkumham), dan JDIH Ditjen HAM Kemenkumham (kategori terbaik Unit Eselon I Kemenkumham). (*)

Penulis : Tim GE

Editor : ER


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here