Laporan Realisasi APBD Telat, Bupati Mengaku Ditegur Kementrian Keuangan

Rudy Gunawan- Bupati Garut.***

garutexpress.id- Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku, beberapa hari yang lalu pihaknya mendapat teguran dari Kementrian Keuangan, terkait telatnya laporan keuangan. Untuk itu, Bupati mengingatkan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD agar lebih serius lagi dalam menyampaikan laporan realisasi keuangan APBD kepada Kementerian Keuangan.

“Saya kaget, hari Jum’at kemarin menerima surat teguran dari Kementerian Keuangan, karena terlambatnya laporan realisasi keuangan APBD Kabupaten Garut. Tercantum disurat, apabila masih terlambat dalam menyampaikan laporan, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Garut akan dipotong 25 % dan ini akan mengganggu kepada semua pihak,” ungkap Bupati, saat dtemui beberapa awak media usai menghadiri Muscab HDC Ke-XVI, di gedung Pendopo Garut, Senin (27/8/2019).

Diharapkannya, Sekretariat Daerah lebih serius lagi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi lagi penundaan Dana Alokasi Umum yang akhirnya mengganggu program pembangunan di Kabupaten Garut.

“Saya intruksikan kepada Sekretaris Daerah,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penyusunan anggaran untuk tahun 2020. Ketiga instansi ini harus menjadi contoh, dalam penyusunan anggaran yang ekonomis dan efisien karena yang akan pertama kali akan dipublikasi ke publik dari ketiga instansi ini,” katanya

Sementara itu, disinggung terkait rotasi/mutasi sejumlah jabatan yang belakangan sering dilakukan di Pemkab Garut, Rudy Gunawan menegaskan, memang setiap akhir bulan akan dilaksanakan pelantikan untuk menutupi kekosongan jabatan yang masuk masa pensiun.

“Sesuai dengan ketentuan para pegawai akan di evaluasi secara seksama, bagi pegawai yang sudah menjabat dua setengah tahun lebih bahkan sampai tiga tahun. Hari ini saya perintahkan Kepala Balai kepegawaian Daerah (BKD) untuk minta izin ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) terkait pelelangan kekosongan 6 jabatan tinggi Pratama di Kabupaten Garut juga minta rekomendasi dari Komisi ASN,” ungkapnya, Senin (26/8/2019).

Dikatakannya, lelang jabatan akan dilakukan setelah adanya ijin dari Menpan RB dan rekomendasi dari Komisi ASN. Pihaknya juga mengintruksikan para Pelaksana Tugas (Plt) yang mengisi kekosongan agar melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. (*)

Penulis  : Tim GE

Editor   : ER

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here