garutexpress.id- Penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan DPRD Garut terus berjalan. Penangan kasus tersebut kini tengah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Terkait penaganan kasus ini, Governance Watch (GGW) meminta Kejari Garut untuk serius dan tegas dalam menyelidikinya.
Menurut Ketua GGW, Agus Gandi, penanganan tersebut jangan sampai ada yang dikorbankan. Artinya aktor utama tak tersentuh. Penegak hukum pun jangan tergoda rayuan saat menangani kasus dugaan korupsi.
“Jangan ada lobi-lobi untuk menyelesaikan kasus. Misal dengan mengorbankan bawahan agar aktor intelektualnya bisa lepas,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (1/7/2019).
Agus percaya penegak hukum di Garut bisa bekerja profesional. Ia belum pernah menemukan penegak hukum yang main-main dalam penanganan kasus korupsi.
Dari hasil kajian GGW, Agus menyebut menemukan indikasi adanya korupsi. Hal itu terjadi karena adanya timbal balik antara pengusaha dengan anggota dewan. “Jual beli proyek itu ada. Itu kan dibeli proyeknya sebelum turun. Istilahnya dikasih DP (down payment) atau uang muka dulu,” katanya.
Ia menambahkan, tidak ada yang salah dalam program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Semuanya sah-sah saja. Namun realisasi di lapangannya tidak sesuai. Hal itu karena tidak ada kontrol dalam penentuan proyek. “Sejak 2014 sampai 2018 sudah terjadi. Baru sekarang saja muncul soal Pokir ini,” tukasnya.
Akibat jual beli itu, pihak pemborong ingin mencari keuntungan karena sudah membayar untuk mendapat proyek. Kualitas pekerjaan pun tidak sesuai target. Rata-rata hanya 30 persen anggaran yang diterapkan untuk melakukan pembangunan.
“Dewan ini kan tak lepad dari konstituen dan partai. Di samping gaya hidup sudah berlebihan juga,” katanya.
Sejumlah proyek mangkrak seperti Pasar Leles dan SOR Ciateul, jadi proyek yang memiliki keterkaitan. Diharapkannya, kasus yang sedang ditangani Kejari Garut bisa diusut tuntas.
“Kerugian negara tinggal hitung saja. Kalau satu anggaran hanya diterapkan 30 persen, sisanya itu sudah jadi nilai kerugian. Banyak juga di pelosok yang tak sesuai. Kayak kirmir dan lapang voli jauh dari kata bagus pekerjaannya,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat menyebut tak ada yang namanya Pokir dalam dewan. DPRD hanya mengenal istilah pokok pikiran. Mekanismenya berasal dari hasil reses.
“Setelah itu diparipurnakan dan hasilnya diberikan ke bupati. Baru sama bupati ada mekanisme ke setiap SKPD,” ucap Dudeh di ruang Komisi II DPRD Garut.
Terkait adanya tudingan jual beli Pokir, Dudeh membantahnya. Dewan hanya mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat. “Setahu saya, di komisi itu tidak pernah bahas angka (jual beli Pokir). Kami hanya bahas program saja,” ujarnya.
Dudeh pun mempersilakan Kejari Garut untuk mengusut jika ada indikasi korupsi. Pihaknya pun tak akan mengintervensi semua kasus yang ditangani Kejari. “Yang jelas tidak ada yang namanya Pokir. Yang ada hanya pokok pikiran,” kata Dudeh menegaskan. (*)
Pebulis : FW
Editor : ER
