Penyerapan Anggaran Lemah, HMI Garut Pertanyakan Kinerja Bappeda

garutexpress.id- Sejumlah  aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti kinerja Bandan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut. HMI mempertanyakan kinerja Bappeda  Garut  terkait lemahnya penyerapan anggaran.

Untuk mempertanyakan hal tersebut, sejumlah aktivis HMI menggelar audensi di Gedung Bappeda Kabupaten Garu, Senin (15/07/2019).

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Wildan mengatakan, peranan Bappeda Garut sebenarnya mempunyai posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, lemahnya penyerapan anggaran di Bappeda diakibatkan oleh kurang matang, jelas dan terukurnya perencanaan yang dibuat.

“Seharusnya, Bappeda bisa menyerasikan serta mensinergiskan seluruh perencanaan. Baik antara seluruh instansi di dalam jajaran pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi , serta program pembangunan regional dan nasional di Garut,” katanya.

Diungkapkannya, HMI Garut telah menemukan fakta terkait lemahnya perencanaan yang berakibat pada minimnya penyerapan anggaran tahun 2019.

“Realisasi APBD per Juli 2019 hanya 4,88 persen atau sekitar  Rp 34 miliar dari total Rp 701,586 miliar. Sangat jelas tidak optimalnya kinerja SKPD khusunya penyerapan anggaran APBD.  Itu artinya ada kelemahan dalam proses perencanaan,” bebernya.

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarakan, maka dikhawatirkan akan berdampak langsung pada masyarakat. Kekhawatirkan yang dimaksud, terkait program-program pembangunan pemerintah yang tersendat.

“Ya, kondisi ini berimplikasi juga terhadap kepercayaan publik pada pemerintah. Lemahnya penyerapan anggaran ini bisa berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, karena SILPA yang menumpuk di akhir tahun anggaran,”tukasnya.

Akasi yang dilakukan HMI Cabang Garut ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut belaknagan ini .

“Kami prihatin atas kondisi yang terjadi di Garut saat ini. Bahkan Pak bupati bilang nilai SKPD ini C . Berarti itu jelas, sangat lemah sekali,” tandasnya.

Sementara itu, dalam aksinya kemarin, HMI Cababang Garut menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkab Garut. Di antara tuntutan tersebu adalah perbaikan kinerja perencanaan pembangunan.

“Kita meminta pemerintah (Pemkab Garut/red.) menuntut beberapa poin, di antaranya memperbaiki kinerja perencaan pembangunan, reformasi manajemen dan teknis dalam sistem perencanaan dan pembangunan, tingkatkan kualitas program pembangunan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, tingkatkan profesionalitas dan kualitas kerja di lingkungan Bappeda Garut, prioritaskan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk kemanfaatan masyarakat di Kabupaten Garut. Jika tuntutan kami tidak direspon maka kami akan memberikan surat ke kementrian keuangan,” ujar Wildan kepada garutexpress.id, usai audensi di gebung Bappeda Garut. (*)

Penulis : Zenal

Editor  : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here