Penuhi Indikator Penilaian, Desa Sukamulya Kejar Predikat Desa Sadar Hukum

garutexpress.id- Menjadi wakil Kabupaten Garut dalam berburu anugerah desa sadar hukum, Desa Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut menerima kunjungan tim penilai Biro Pengawasan Hukum Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/7/2019).

Menurut Kabag Dokumentasi Pengawasan dan Pembinaan Hukum Provinsi Jawa Barat, Dewi Martiningsih, pada periode tahun ini Pemprov Jabar hanya membuka ruang bagi 130 desa terpilih yang layak mendapat anugerah desa sadar hukum. Tentunya, lanjut Kabag, seluruh peserta akan melewati proses validasi yang sangat ketat, termasuk pemenuhan sebanyak 90 indikator penilaian.

“Dari sekian banyak desa binaan, tahun ini kita hanya menyediakan bagi 130 desa terpilih tingkat provinsi Jawa Barat. Artinya, hanya desa yang mampu memenuhi berbagai indikator penilaian yang nantinya berhak mendapat predikat desa sadar hukum,”ujarnya.

Metode penilaian yang digunakan, disampaikanya ditempuh melalui tiga proses, yakni metoda konvensional pengiriman data, pengiriman data elektronik serta penilaian sistem tatap muka ataw validasi langsung ke lapangan.

“Kalau dari expose yang disampaikan pak Kades dalam sambutanya tadi, sepertinya Desa Sukamulya ini, sudah cukup lengkap ya, tinggal kita validasi nanti secara keseluruhan,” Tambahnya, menilai kesiapan Pemdes Sukamulya.

Pada kesempatan ini, harapan dan target tinggi diusung Camat Pangatikan, Budi Dermawan, diharapnya kesempatan ini jadi momentum tepat untuk meraih hasil terbaik.

“Tentunya daulat penuh mewakili Kabupaten Garut pada ajang Kadarkum tingkat Provinsi ini,  patut disyukuri dan maksimalkan agar lolos menjadi yang terbaik,” harapnya.

Indeks peningkatan pola masyarakat sadar hukum di Desa Sukamulya sendiri, menurut Kepala Desa, Jono, sudah mulai jadi pokus binaanya sejak awal tahun 2018 lalu. Pihaknya berupaya meningkatkan tarap kesadaran masyarakat melalui berbagai upaya sosialisasi dan program pemberdayaan berbasis hukum.

Hingga kini, penguatan aspek hukum sudah diterapkan mulai dari satuan lingkungan terkecil tingkat RT. Pihak desa kini telah memiliki standar kelengkapan berbagai aspek berkaitan dengan hukum. Diantaranya balai desa telah mnyediakan ruang konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)

Penulis : Doni Melody

Editor   : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here