Pengelolaan Wisata Pantai Selatan Dipertanyakan, Disparbud Garut Didatangi Sejumlah Aktivis

SUASANA audensi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Garut dan Masyarakat Aliansi Gerakan Revolusi Garut Selatan, di aula gedung Disbudpar Garut, Jumat (19/07/19).***

garutexpress.id- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Garut dan Masyarakat Aliansi Gerakan Revolusi Garut Selatan rama-ramai mendatangi kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jumat (19/07/19).

Kedatangan mereka ke kantor Disparbud ini untuk mempertanyakan kinerja dinas tersebut dalam pengeloaan kawasan wisata pantai selatan Garut.

Ketua Aliansi Gerakan Revolusi Garut Selatan, Raden Irfan mempertanyakan bebrapa persoalan kepada Disbudpar. Di antara tuntutannya terkait kejelasan manajemen informasi publik. Raden menilai manajemen tersebut tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Berikut tentang strategi pengelolaan kepariwisataan yang tidak menjadi poros pendongkrak persoalan kesenjangan sosial,” katanya.

Terkait tuntutan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, Budi Gangan Gumilar hanya menyampaikan permohonan maafnya.

“Kami mohon maaf. Tentunya kami menyadari masih banyak kekurangan yang dilakukan pada penataan wisata di wilayah pantai selatan. Namun kamipun akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penataan dan meningkatkan pelayanan,” katanya, dalam audensi yang digelar di aula kantor Disbudpar Garut.

Menanggapi pernyataan Kadisbudpar, Raden menilai bahwa Budi Gangan gagap  dalam menjawab tuntutan sederhana yang disampaikannya.

“Bukan persoalan minta maaf atau akan melakukan perbaikan. Itu sudah kewajiban dan keharusan akan tetapi kita bertanya kok kenapa transparansi informasi terkait tata kelola kepariwisataan dari segi sirkulasi retribusi karcis, jumlah pengunjung pengalokasian dana terutama di kantor-kantor UPT. Selama ini, itu tidak ada dan tentunya itu harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan aturan,” tandasanya.(*)

Penulis    : IR

Editor     : ER

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here