garutexpress.id- Isu pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) Garut selatan (Garsel) terus mengemuka. Bahkan, anggota komisi X DPR RI dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya, Garut, dan Kota Tasikmalaya, Ferdiansyah umlai angkat bicara.
Pada dasarnya Ferdiansyah sangat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama jika DOB ini diajukan kembali berarti DOB baru dengan kajian baru.
“Kajian baru itu kalau pun harus dilakukan tentu harus berdasarkan kondisi riil yang sekarang. Kalau kita lihat pertanyaan mendasar sesungguhnya dari 16 kecamatan itu PAD nya apa sih ?” ujar Ferdiansyah di hadpaan sejumlah wartawan, Jumat (19/7/2019).
Menurutnya, hal itu yang secara informal waktu lima tahun lalu menjadi diskusi. Jika saja DOB Garsel benar-benar terwujud konsekwensinya?
“Kalau DOB jadi, konsekuensina naon? Itu juga dilihat secara konperensif. Karena Kabupaten induk akan menyusui selama tiga tahun terus-menerus berdasarkan peraturan perundang undangan. Nah itu yang paling berat makanya yang harus kita dalami bersama. Kami dari DPR RI tidak menghalang-halangi sedikitpun. Kami pasti bakal mendukung cuma hasil omong-omong lima tahun yang lalu tolong dicermati kembali diantaranya PAD nya dari mana?” tukasnya.
Menurutnya, yang perlu dikembangkan sebenarnya banyak tetapi memerlukan waktu, contoh yang bisa dilakukan sekarang bukan jalan saja, di sana ada ternak udang, ternak kepiting, rumput laut yang bisa dikembangkan.
“Pariwisata juga bisa tapi semua itu berujung pada SDM nya. Tos aya aya teu, tos siap teu, anu ka tiluna ulah aji mumpung,” ungkapnya.
Diakuinya, sebagai anggota DPR RI harus mendukung dan itu disarankan harus cepat dilakukan.
“Kapan bisa cepat, yang tergantung warganya juga, karena lambat dan cepat kembali ke warga. Pada prinsipnya, kami sangat setuju tapi coba buka lah catatan tahun 2014 lalu,” tukasya.
Diungkapkannya, yang harus dilakukan itu bukan hanya akses jalan saja, tetapi harus dipikirkan juga akses pengembangan SDM, dan lainnya.
“Harus ditentukan pula dengan matang letak perkantoran mau dimana, lahannya ada ga? Kami tidak akan menghalang-halangi tapi perlu dikaji lagi segala kekurangan dan harus segera dilengkapi. Pengalaman saya di Tasikmalaya pembagian aset baru kelar 11 tahun antara kabupaten dan kota,” urainya. (*)
Penulis : Alle
Editor : ER
