Politik Uang Vs Politik Takwa

Oleh  Anisa Bella Fathia, S.Si

DI BULAN SUCI Ramadhan ini, tak hanya suasana keimanan saja yang terasa hangat  di tengah umat, namun berbarengan dengan suasana politik yang kian memanas. Proses rekapitulasi KPU masih berjalan. Tak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kali ini masyarakat tidak percaya pada hasil hitung cepat (quick count) dan hitung manual (real count) KPU yang diberitakan di televisi secara masif.

Mengapa bisa terjadi? Hersubeno Arief, konsultan media dan politik menerangkan bahwa hal itu bisa terjadi disebabkan adanya public distrust (ketidakpercayaan publik) yang sangat akut terhadap lembaga survei dan pemerintah. Pemilu kali ini diwarnai kecurangan yang amat brutal, lembaga-lembaga survei berbuat curang dan KPU pun tidak independen. Sehingga apapun yang disampaikan, masyarakat tidak akan percaya.

Berbagai kecurangan terjadi secara terbuka. Banyak surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan. Ini tidak hanya ditemukan di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Di Malaysia ditemukan surat suara di sebuah tempat dalam jumlah yang besar yakni 73 peti, 82 kantong plastik hitam berisi surat suara pemilu 2019 serta puluhan lainnya berserakan di ruangan tersebut dan sebagian sudah dicoblos.

Namun anehnya KPU hanya menanggapi bahwa itu adalah sampah dan tidak mengusutnya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan fakta selain surat suara yang dicoblos adalah hilangnya TPS di sejumlah tempat dan banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan. Sementara jelang  pelaksanaan pemilu juga terjadi praktik kecurangan. politik uang, vote buying, serangan fajar, apa pun istilahnya terjadi di masa tenang  jelang pencoblosan.

Pengamat politik DPP UGM, Mada Sukmadjati, turut menyampaikan hasil penelitian potensi politik uang. Menurutnya, politik uang dengan jual beli suara akan masif di daerah dengan tingkat pendapaatan dan pendidikan rendah yang banyak, serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Mada berpendapat, politik uang terjadi karena berbagai macam faktor. Ada ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Penelitian yang dilakukan peneliti psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mendapatkan, keterpilihan seorang calon ditentukan oleh tiga hal: diketahui, dikenal, dan disukai. Cara tercepat agar seorang calon mendapatkan ketiga syarat itu adalah dengan tatap muka dalam bentuk apa pun, disengaja ataupun tidak disengaja, dan memberikan bantuan.

Dengan dua cara ini, konsep diketahui, dikenal, dan disukai, akan semakin melekat pada calon.Tapi ada cara instan untuk mendapatkan suara tanpa harus bersusah payah mengejar tiga syarat di atas. (Kompas.com/15/4/19)

Dalam sistem demokrasi, berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kursi kekuasaan, tak lagi memandang halal dan haram. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan suara, itu pun bila Pemilu berlangsung jujur. Setelah suara didapat, pemerintah tak lagi mengindahkan suara nurani rakyat, apa yang rakyat butuhkan, apa yang harus diberi untuk rakyat. Pemerintah akan berjalan dengan sendirinya, mengikuti kepentingan-kepentingan para pemilik modal, asing dan aseng.

Apalagi  dalam Pemilu 2019 ini,  dalam ‘Ijtihad Ulama dan Tokoh Nasional 3’ disebutkan bahwa kecurangannya adalah terstruktur, sistematis dan massif, maka suara masyarakat hanya menjadi formalitas belaka. Suara masyarakat di ‘obok-obok’ sedemikian rupa sehingga sejalan dengan apa yang mereka kehendaki. Lantas, dimana posisi dan peran  masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan kesejahteraan?

Padahal dalam sistem demokrasi, ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ , namun slogan ini terasa begitu jauh dalam praktiknya karena walaupun dari rakyat dan oleh rakyat, namun nyatanya kesejahteraan bukanlah untuk rakyat. Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur (PTI, 2015 hlm 17-19), menjelaskan bagaimana kedustaan sistem demokrasi.

Parlemen yang dikatakan sebagai wakil rakyat, pada faktanya adalah wakil dari para pemilik modal yang memiliki dana untuk menempatkan orang yang diinginkannya. Maka aturan yang dibuat adalah aturan yang menguntungkan mereka, bukan menguntungkan rakyat. Dan aturan inilah yang harus diterapkan oleh penguasa.

Berbeda dengan politik dalam Islam yang dibangun berdasarkan sikap takwa. Jabatan atau kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka pemimpin dalam Islam akan menggunakan kekuasaannya sesuai aturan dalam Al Qur’an dan Assunah.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam Islam,  pemimpin mempunya dua fungsi utama yakni  sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

Makna raa’in ini digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat.

Politik islam seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw yang telah terbukti menjamin kesejahteraan umat  dan telah diterapkan selama 14 abad ini hanya bisa diterapkan dalam sistem Islam, tidak dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini walaupun pemimpinnya orang shalih sekalipun.

Maka politik umat yang harus kita lakukan dan perjuangkan sekarang  adalah tetap berdakwah mengikuti jalan dakwah Rasulullah untuk menerapkan aturan islam secara kaffah sehingga  masyarakat terjamin kesejahteraannya dan terwujud Islam Rahmatan lil alamin. Wallahualam bi asshowab.

Penulis adalah praktisi pendidikan.


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here