Titik Terang Nasib P3K Mulai Nampak, Menkeu Bersedia Menambah DAU

(Korwil PHK2I ) Cecep Kurniadi mendampingi Mentri Pendayagunan Aparatur Negara (Menpan RB), Syafrudin, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (18/3/2019)***

garutexpress.id – Tarik ulur terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K ) nampaknya mulai menemui titik terang. Keseriusan pemerintah pusat untuk menangani kelanjutan nasib honorer Katagori 2 (K2) mulai terlihat,  terutama bagi mereka yang sudah mengikuti tes P3K ) belum lama ini.

Hingga saat ini, pemerintah memang  belum secara resmi mengumumkan kelulusan seleksi P3K tahap 1 itu, namun hal ini bukan berarti pemerintah  tidak  serius selesaikan honorer K2.

Mentri Pendayagunan Aparatur Negara (Menpan RB), Syafrudin mengatakan dari 370 Pemda yang melaksanakan tes P3K ada 294 yang sudah siap mengalokasikan dana untuk gaji P3K .

” Masih ada daerah yang sulit membayar gaji PPPK, saya dan Menkeu langsung membahas bagaimana solusinya.  Solusinya sudah ada tinggal direalisasikan,”  katanya, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (18/3).

Mantan Wakapolri itu merasa lega setelah mendengar Menkeu Sri Mulyani bersedia menambah dana alokasi umum (DAU) bagi daerah yang kekurangan fiskal tapi sudah terlanjur melakukan tes PPPK. Sementara, DAU ini tidak bisa ditransfer dalam triwulan pertama.

“Sudah diberikan lampu hijau, ditransfer triwulan berikutnya. Jadi daerah bisa menggaji PPPK,” tandasnya.

Dia menambahkan, kebijakan ini diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Semua honorer harus punya status jelas. Apakah PPPK atau PNS.

Sementara itu, Koordinator wilayah Provinsi Jawa Barat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (Korwil PHK2I), Cecep Kurniadi  yang juga hadir mewakili Jawa Barat dalam acara itu, membenarkan dalam waktu dekat pengumuman kelulusan tes P3K akan segera dibuka.

Menurut Cecep,  tertundanya pengumunan kelulusan P3K tahap 1 lantaran masih menunggu beberapa usulan formasi dari daerah.

“Penguman untuk yang melaksanakan tes PPPK akan segera dilaksanakan  sembari menunggu beberapa kabupaten  yang belum menyetorkan usulan formasi,”  katanya.

Menpan RB menyebut,  jumlah total instasi yang telah ikut seleksi terdapat 370 kabupaten/ kota. Dari jumlah tersebut, yang sudah  mengajukan revisi usulan  formasi  baru 322. Dengan demikian, yang belum mengusulkan revisi usulan  ada 48 kabupaten/kota. ( Seno).***

Editor: Doni Melody


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here