Terkendala Aturan BPKP, Insentif Honorer Swasta di Garut Terancam Dihentikan

garutepress.id –  Ribuan tenaga honorer di sekolah swasta di Kabupaten Garut, mulai dari guru honorer, tenaga Tata Usaha (TU) dan penjaga sekolah mendapatkan kabar buruk. Mereka terancam tidak akan menerima insentif dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Garut Tahun 2019.

Dihentikannya insentif tersebut diketahui setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Garut menyampaikan  ada kendala dengan aturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akibatnya, hingga saat ini para tenaga honorer mulai dari TU,  belum memiliki Surat Penugasan dari Dinas Pendidikan (SP) setempat.

Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Garut, Cecep Kurniadi , sebelumnya mengakui telah berkali-kali melakukan pendekatan persuasif kepada pihak pihak terkait. Salah satunya dengan Bupati Garut dan Disdik Garut agar pemberian insentif  tidak dibeda-bedakan.

” Kami sudah melakukan pendekatan dengan pihak kepala daerah dan juga dinas pendidikan agar semua guru honorer yang sudah masuk quota sebelumnya tetap diberikan insentif.  Baik itu guru yang mengajar di sekolah swasta maupun yang mengajar disekolah negeri, TU maupun penjaga sekolah, ” ungkapnya, Senin (18/03/2019 ).

Menurut Cecep, dikeluakannya SP sebenarnya bukan prasayarat menerima insentif, melainkan prasyarat untuk menerima upah dari Alokasi Dana Bantuan Sekolah ( BOS ).  Untuk tahun 2019, insentif yang biasa diterima sebesar 185 Ribu perbulan berlaku hanya untuk yang mengajar di sekolah negeri yang sudah memiliki Surat Penugasan dari Dinas Pendidikan ( SP ).

“ Artinya, di sekolah negeri pun tidak semua berkesempatan menerima insentif.  Karena tidak semua guru honorer sekolah negeri telah mendapatkan  SP  dari Disdik,” tukasnya.

Diharapkannya,  ada keadilan bagi semua honorer di sekolah swasta, maupun negeri, Punya SP ataupun tidak. ” Yang penting merata meskipun sedikit menerimanya, asal merata tak menjadi soal, tandasnya.

Sementara itu, Bendahara Umum DPP Fagar yang juga bertugas disekolah swasta, Kartika Dewi  menyayangkan keputusan pemerintah terhadap guru honorer swasta ini . Diakuinya  sejak tahun 2007 guru swasta selalu menerima insentif dan tidak pernah ada masakah.

” Sejak tahun 2007 hingga tahun 2018 guru swasta maupun negeri sama sama menerima insentif dari Pemda sebagai bentuk pengakuan pada kami. Meski tidak seluruhnya menerima. Karena quotanya memang sedikit. Namun bila benar saat ini kami dihentikan dengan alasan  ada aturan BPKP yang mengganjalnya , lalu aturan itu seperti apa? Mengapa tidak berlaku aturan pada tahun sebelumnya,” keluhnya

Dikatakannya, FAGAR terlahir di Garut tidak begitu saja,  FAGAR lahir dari semua kalangan untuk memperjuangkan nasib anggotanya tanpa membedakkan status atau negeri maupun swasta.

” Kesejahteraan honorer pada saat FAGAR baru dirintis tahun 2005-2006 ,  karena masih ada yang sukwan dibayar 100 ribu. Dengan alasan itu, maka kami berjuang bolak-balik ke  Jakarta minta ijin membuat codrek anggaran, didampingi komisi A  DPRD Garut,”  ungkapnya, kesal. (Seno)***

Editor: Doni Melody


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here