Polemik Ujian Nasional di Sekolah

Drs. H. Cecep R. Rusdaya, M.Pd.

Oleh : Cecep R. Rusdaya

a. Latar belakang

Bukan karena gagasan bahwa UN harus dihapus dan atau digantikan sistemnya dalam debat Cawapres 2019, namun telah sejak lama penyelenggaraan Ujian Nasional diperdebatkan di berbagai kalangan pemerintah maupun masyarakat. Bukan karena ujian akhir di suatu jenjang sekolah itu tidak perlu, namun sistem ujian sebagai suatu kegiatan evaluasi proses pendidikan perlu dirumuskan kembali hakekat, cara, dan tujuannya.

UN merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Namun, penyelenggaraan UN sering dipersoalkan. Karena dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1), bahwa : ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Dalam forum rapat-rapat DPR, perdebatan yang terjadi adalah adanya ketentuan bahwa UN menjadi penentu kelulusan siswa. Sedangkan dalam kenyataan, belum semua siswa di Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan sarana fasilitas masing-masing sekolah yang tidak sama pula.

Alangkah kurang arif bijaksana, manakala mengukur mutu pendidikan secara nasional dengan soal tes yang sama bagi seluruh sekolah. Padahal, sarana fasilitas setiap sekolah itu tidaklah  sama.

Konon, pemerintah begitu  besar mendanai penyelenggaraan UN setiap tahunnya baik dari APBN maupun APBD. Alangkah tidak efektif dan efisiennya jika untuk menentukan ukuran standar pendidikan nasional harus menelan biaya besar apalagi sampai menggunakan bantuan keuangan luar negeri, karena yang harus didanai dalam unsur pendidikan itu bukan hanya faktor evaluasi saja.

b. Pembahasan

Sejak UN 2010/2011 telah diselenggarakan dengan formula baru dengan menggunakan sistem penilaian terpadu, yaitu menggabungkan nilai UN dengan nilai sekolah (NS). Nilai Sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah (baik teori maupun praktek) ditambah nilai rapor semester 1-4.

Nilai gabungan NS dengan UN tersebut ditetapkan minimal 5,5 dimana masing-masing memiliki bobot : UN 60% dan NS 40%. Formula baru ini menjadikan UN   menguntungkan pemerintah, karena dapat mengefisiensi waktu dan anggaran.

Sistem kelulusan UN 2011 mengacu pada Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UN. Namun demikian, walau telah menggunakan formula baru yang lebih longgar, ternyata masih saja ada penyimpangan dan kecurangan. Selain kebocoran soal, penyelenggaraan UN 2011 juga ditandai adanya pencontekan massal yang sangat tidak etis dalam dunia pendidikan, apalagi menyangkut peserta didik yang masih anak-anak. Walaupun dengan pengawasan yang ketat dari tm independen yang melibatkan perguruan tinggi dan pengawalan serta penjagaan dari Polri. Namun fenomena di sekolah, malah menambah beban biaya penyelenggaraan UN saja, karena terlalu banyak pihak yang terlibat.

Sejak tahun 2016, Ujian nasional (UN) sudah bukan menjadi penentu kelulusan siswa lagi. Dengan kebiajakan tersebut, diharapkan UN tak lagi menjadi momok bagi setiap siswa. Terbukti, laporan terkait masalah dan kecurangan UN mulai tahun lalu cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun ketika UN menjadi syarat kelulusan. Terlebih dengan penyelenggaraan ujian nasional yang berbasis komputer (UNBK) merupakan sistem yang sementara ini dianggap mumpuni untuk menjamin tidak ada kebocoran butir soal UN yang menjadi legitimasi seolah-olah dengan UN, mendidik bangsa menjadi tidak jujur.

UN dengan berbasis komputer bukan sistim ujian yang paling sempurna, karena dalam penyelenggaraanya juga menyangkut kebutuhan akan sarana  fasilitas yang memadai. Baik sarana fasilitas ujian di tingkat nasional, daerah sampai sekolah. Belum lagi faktor eksternal yang menyangkut sumberdaya listrik dan jaringan (sinyal) pada saat ujian berlangsung, bisa menjadi gangguan dan atau hambatan proses ujian yang dapat membuat siswa peserta menjadi tidak nyaman.

c. Gagasan

Hendaknya Ujian Nasional (UN) sebagai suatu proses evaluasi dalam pendidikan lebih ditujukan untuk mengukur standar mutu pendidikan secara nasional saja dalam bentuk tes diagnostik. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sample saja dari beberapa klasifikasi daerah yang kenyataannya sarana fasilitas dan mutu pendidikannya berbeda pula.

Pendanaan ujian nasional harus efisien, karena yang harus didanai dalam unsur pendidikan bukan hanya kegatan evaluasi saja. Akan tetapi, lebih kepada penyediaan sarana fasilitas pendidikan yang memadai, biaya operasional proses pendidikan yang mumpuni, terelenggaranya berbagai ajang lomba yang kompetitif antar-GTK maupun siswa peserta didik dengan reward yang memotovasi agar GTK dan siswa senantiasa bergairah untuk berprestasi.

Lebih ditumbuhkembangkan lagi, upaya penghargaan kepada Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Kepala TAS, Pustakawan, Laboran dan sebagainya melalui seleksi GTK Berprestasi sejak tingat daerah, regional, nasional bahkan sampai tingkat internasional. Begitupun ajang lomba bagi siswa melalui OSN, O2SN, FLS2N, Pasanggiri Seni Sastra dan budaya Daerah, Kawah Kepemimpina Pelajar, Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi) dsb. Karena inipun merupakan suatu bentuk ujian kompetensi bagi GTK dan siswa peserta didik.

Untuk menentukan kelulusan siswa peserta suatu jenjang pendidikan, sebaiknya dilakukan melalui ujian akhir sekolah saja, baik berbasis kertas maupun berbasis komputer. Sehingga otonomi pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang pendidikan.***

(Penulis adalah Kepala SMAN 15 Garut dan Ketua MKKS SMA KCD Wil. XI Disdikprov Jabar).***


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here