Kuswendi Dianggap Bersalah, Kuasa Hukum : Itu Tidak Berdasar

Prosesi sidang kasus bumi perkemahan yang mendakwa Kadispora di Pengadilan Negeri Garut, belum lama ini./foto: AI.***

garutekspress.id – Sidang lanjutan kasus Kadispora Kabupaten Garut, Kuswendi dengan dakwaan melanggar pasal 109 jo. Pasal 116 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup digelar di Pengadilan Negeri Garut, Rabu (20/3/2019).

Sidang berlangsung tidak lebih dari 5 menit dengan agenda pembacaan penolakan nota keberatan oleh Jaksa Penuntut umum.

Jaksa yang membacakan penolakan eksepsi tersebut dihadapan hakim, menyimpulkan surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya, Rabu (6/3/2019) memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Jaksa penuntut Umum Hasan Nurodin memberikan tanggapan terkait penolakan nota keberatan yang diajukan terdakwa Kuswendi, menurutnya karena apa yang didakwakan sudah sesuai dengan kaidah hukum KUHP.

”Tanggapan dari penolakan eksepsi yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, kami berfikir karena semua syarat persidangan sudah sesuai dengan syarat formil mauapun materiil sesuai pasal 143 KUHP. “ ujarnya.

Dilain pihak Ketua Tim Advokasi Kadispora, Aldis Sandhika mengatakan kalau sangat wajar dari penuntut umum untuk menyampaikan penolakan atas nota keberatannya dan meminta pada hakim untuk meneruskan persidangan.

“Kita melihat substansi dari penolakan eksespsi yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak menyentuh apa yang didakwakan kepada terdakwa namun sebatas syarat materiil untuk dilaksanakannya sidang lanjutan.” ujarnya.

Menurut Aldis, jika saja Penuntut Umum lebih detail mendalami substansi dari dakwaan, seharusnya persidangan ini harus dihentikan demi hukum karena apa yang didakwakan kepada terdakwa jelas tidak berdasar hanya karena tidak adanya Amdal dalam pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang terletak di blok Citiis Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

“Pembangunan Buper ini merupakan program pemerintah Kabupaten Garut, yang tentu saja atas kesepakatan legislatif dan eksekutif, Perdanya di buat oleh Bupati, dananya dari pemerintah pula serta untuk kepentingan masyarakat banyak.” kilahnya.

Aldis juga menyampaikan dakwaan ini juga tidak berdasar. Lantaran terdakwa sebagai Kepala Dinas hanya menjalankan tugasnya tapi menerima tuduhan seakan sebagai pengusaha.

Pa dahal sebagai pelaksana Perda tentunya apa yang diperbuat oleh Kleinnya akan mengikuti aturan yang sudah ditentukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

“Seharusnya pekerjaan tersebut bukan merupakan tanggung jawab pak Kuswendi semata sebagai Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran tetapi terdapat fungsi dari jabatan lain dalam menopang dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).” imbuhnya.

Aldis pun berharap Majelis Hakim mampu memberikan keputusan sela yang memenuhi rasa keadilan agar tidak terjadi lagi kepada Kepala Dinas yang lainnya hanya karena kesalahan pelaksanaan kelengkapan administrasi yang bukan wewenangnya, mereka dipersalahkan dan diadili. (AI)***

Editor : ER.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here