Kuota P3K hanya 225 Orang, Ribuan Guru Honorer K2 asal Garut Kecewa

PARA guru honorer K2 saat melakukan dialog tentang desakan penambahan kuota P3K dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Hj. Siti Mufatahah, di Gedung Pendopo, Garut, Jawa Barat, Minggu (3/3/2019). (Foto : TAF Senopati/garutexpress.id)***

garutexpress.id – Ribuan guru honorer kategori 2 (K2) mengaku kecewa. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, hanya mengajukan kuota sebanyak 225 orang untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (P3K). Mereka kecewa lantaran jumlah yang lolos passing grade tak sebanding dengan jumlah kuota yang ada saat ini.

Pada seleksi P3K tahap satu belum lama ini, memang lebih dari seribu orang guru honorer asal Garut dinyatakan lolos passing grade.

“Kami minta diloloskan khusus yang ikut P3K ” ujar Heni,  salah seorang guru yang ikut seleksi P3K.

Sementara itu, bagi yang tidak memenuhi keetentuan passing grade  mereka  menuntut ada perlakuan khusus dalam seleksi P3K tahap satu ini. Mereka berharap ada penambahan skor dalam hasil tesnya sehingga bisa lolos passing grade.

“Kami sangat berterima kasih bila pemerintah menambahkan nilai bagi guru honorer yang sudah tersertifikasi. Karena mereka sudah kompeten dan profesional,” ujar Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat, Cecep Kurniadi, kepada garutexpress.id, Minggu (3/3/2019).

“Tahun lalu saat seleksi CPNS dari honorer K2 ada perlakuan khusus sehingga bisa lolos passing grade. Masa P3K terutama yang sudah tersertifikasi tidak ada tambahan nilai,” ujarnya.

Cecep mengaku sangat miris, sebab guru honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun, hanya dinilai dengan 100 soal dalam waktu 90 menit.

Sementara Ketua PGRI Kabupaten Garut, Drs. Mahdar, M.Pd, mengaku, kebutuhan akan guru sebenarnya sangat banyak. Setidaknya kekosongan itu bisa mencapai ribuan.  Oleh karenanya PGRI Garut akan terus mendorong dan memperjuangkan nasib para guru honorer ini. Ia juga terus berjuang agar ada penambahan kuota dalam tahap satu ini.

Politisi Senayan  yang juga anggota Komisi XI DPR RI , Hj. Siti Mufattahah, menuturkan, perjuangan mendorong terbitnya kebijakan rekruitmen P3K adalah proses yang  juga disupport dari lembaga legislatif . Political will DPR RI  adalah pengangkatan guru non PNS  yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun baik honorer kategori maupun bukan kategori.

Namun, menurut Siti, sayangnya pemerintah  bersikukuh proses seleksi dengan  menggunakan UU ASN  meski dengan kuota penerimaan yang masih minim.

“Jadi, perjuangan menegakkan martabat rekan rekan  guru non PNS masih panjang dan berliku agar pemerintah pusat membuka hati untuk mengapresiasi dedikasi para guru honorer yang telah menghabiskan umurnya mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar  Siti Mufattahah saat menghadiri tasayakur binikmah guru Honorer Garut yang digelar FAGAR di Pendopo Minggu,  (3/3/2019).

Disisi lain,  selaku legislator pusat, ia  mengapresiasi Bupati Garut yang sudah berkenan menerbitkan SK Penugasan guru non PNS melalui kepala dinas pendidikan setempat.

Siti menilai hal itu merupakan sebuah langkah maju. Political will yang bijaksana dari seorang Bupati. Bukan saja pengakuan terhadap eksistensi dan pengabdian guru non PNS, juga memberikan harapan terhadap masa depan kesejahteraan guru non PNS di Garut dengan cairnya sertifikasi.

In sha Allah, saya di lembaga DPR RI  selalu berkomunikasi lintas komisi dengan Kemenanpan RB dan Kemendikbud, agar pemerintah pusat memberikan ruang dan kesempatan kepada guru honorer dalam mendapatkan status sebagai ASN baik melalui PNS  maupun P3K,” pungkasnya. (Rif/Seno)***

Editor : SMS


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here