Kasatreskrim : Leasing yang Ambil Paksa Kendaraan Debitur Bisa Dipidanakan

AKP Maradona Mafaseng , Kepala Satuan Reserse-Kriminal (Kasatreskrim) Polres Garut. ***

garutexpress.id – Penyedia jasa kendaraan (leasing) harus berhati-hati dalam menangani kreditur yang bermasalah dalam hal kredit barang atau kendaraan. Pihak leasing tidak boleh mengambil paksa barang atau kendaraan debitur secara paksa. Jika hal tersebut dilakukan, maka bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

Demikian diungkapkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Garut, AKP Maradona Mafaseng, saat diwawancarai wartawan, di Mapolres Garut, Selasa (19/03/2019).

“Pihak leasing apakah secara langsung atau menggunakan pihak lainnya diharusnya mengambil kendaraan dari kreditur yang bermasalah dengan cara yang baik. Kalau cara yang digunakannya salah maka hal tersebut bisa masuk ranah pidana,” ungkapnya.

Kasatreskrim mencontohkan, saat ini kepolisian tengah menangani kasus yang berkaitan dengan penarikan kendaraan dari kreditur melalui pihak ketiga. Dalam proses pengambilan kendaraan dilakukan dengan cara paksa, bahkan ada unsur kekerasan didalamnya.

Dalam kasus tersebut, pihaknya sudah menahan seorang tersanga dan empat lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“ Kejadiannya November 2018 lalu. Mereka mengambil paksa kendaraan yang pembayarannya bermasalah milik seorang pengusaha. Saat diambil kendaraan tersebut sedang digunakan oleh anaknya di kawasan Jalan Patriot. Ada unsur paksaan disini. Selain itu juga ada unsur kekerasan,” ujarnya.

Dijelaskannya, pascakejadian korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari kejadian itu, Polisi memeriksa tiga orang pelaku pengambilan paksa kendaraan dan diwajibkan lapor. Setelah menemukan alat bukti yang menguatkan, Polisi kemudian menaikan status saksi menjadi tersangka.

“ Satu diantaranya kita amankan dan langsung dilakukan penahanan. Sedangkan empat orang lainnya hingga saat ini masih DPO,” tandasnya.

Seorang yang sudah diamankan dan berstatus tersangka tersebut sudah tahap 1 dan tinggal P21. “Kita kenakan pasal 365 dan 368 KUHP. Prosesnya tersebut berjalan dan barang bukti juga sudah kita sita,” pungkasnya. (Tim GE)***

Editor: ER.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here