Harapan Baru Pemekaran DOB Garut Selatan

Maping kecamatan yang nantinya akan dimekarkan.*

garutexpress.id – Harapan baru pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) kembali mengemuka. Rencana pemekaran ini, tampaknya semakin matang. Pasalnya, hal tersebut sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut.

Bahkan, rencana DOB Garsel sudah sampai di meja DPR RI sejak periode lalu. Namun, pengesahan DOB Garsel masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat. Padahal DOB Garsel diharapkan bisa membuat wilayah selatan Jabar itu berkembang.

Ketua Forum Aliansi Mahasiswa Garut Selatan, Heri Rustiana, mengatakan, pemekaran Garsel perlu segera dilakukan. Dengan pemekaran wilayah, pelayanan publik akan lebih baik. Semua potensi daerah juga bisa terangkat.

Angin segar pemekaran Garsel mulai dibuka Pemprov Jabar. Heri mengaku rencana Pemprov itu menjadi semangat baru bagi pihaknya untuk melakukan konsolidasi.

“Pemekaran ini jadi harapan baru bagi warga di selatan. Saya belum mendapat kabar baru lagi. Tapi katanya Pemprov sudah menyiapkan langkah-langkah baru,” ucap Heri saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

Selama ini, warga  Garsel mengeluhkan jauhnya mengurus administrasi kependudukan dan sejumlah layanan publik. Efektivitas pelayanan yang diberikan Pemkab Garut pun tak optimal. Akibatnya terjadi disparitas pembangunan di Kabupaten Garut.

“Antara tengah, utara, dan selatan ada ketimpangan, khususnya di infrastruktur. Seperti pembangunan jalan, penataan lingkungan tidak bisa maksimal dilakukan,” ujarnya.

Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan dengan lebih dari 420 desa/kelurahan. Urusan Pemkab Garut pun terpecah karena luasnya wilayah. Sementara urusan dan tanggung jawab pemerintah harus sama ke semua warganya.

“Bagi saya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sempurna di masyarakat daerah. Hak-hak atas pelayanan publik tak seimbang karena luas wilayah yang besar,” katanya.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebut jika Pemkab sudah siap untuk melepas Garsel menjadi DOB. Bahkan, langkah yang dilakukan sudah maksimum. Hanya saja kendalanya ada di moratorium yang diterapkan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan dibuka lagi moratoriumnya. Kami sudah komunikasi dengan DPR RI, itu sudah dilakukan. Semuanya mentok di moratorium,” ujar Helmi saat ditemui di Fave Hotel, Jalan Cimanuk.

Padahal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sudah jelas jika DOB bisa dilakukan. Dengan pemekaran wilayah, pelayanan publik kepada warga bisa lebih dekat dan mudah.

“Jadi, memang salah satu kendala dalam penataan itu karena jarak (yang jauh). Coba bayangkan dari Talegong, Cibalong harus ke kota bisa berapa jam?” ucapnya.

DOB Garsel, lanjutnya, juga bisa memokuskan kebutuhan daerah. Pemerintahan baru di Garsel nanti bisa lebih memerhatikan persoalan bencana, misalnya.

“Keinginan ke depan sih tidak hanya selatan saja. Kami juga ingin pemekaran wilayah kota dan utara. Untuk sekarang yang konkret ya baru di selatan,” kata Helmi.

Rektor Universitas Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan, secara geografis Kabupaten Garut harus segera dimekarkan. Dengan luas saat ini, cukup memberatkan pemerintah dalam melakukan pelayanan.

Ia mencontohkan, mahasiswanya yang melaksanakan kulih kerja nyata (KKN) di Talegong dan Cisewu harus menempuh waktu hingga empat jam perjalanan. Artinya, masyarakat pun akan kelelahan jika harus mengurus administrasi ke wilayah perkotaan Garut.

“Dari Talegong ke kota itu bisa empat jam. Dampaknya pelayanan publik jadi lama,” ucap Syakur di Fave Hotel, Jalan Cimanuk.

Ia pun sepakat dengan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, jika pemekaran di Garut harus dibagi ke dalam tiga wilayah. Yakni utara, kota, dan selatan. Saat ditanya kelayakan wilayah yang dimekarkan, Syakur menyebut jika wilayah utara sudah lebih layak.

“Kalau mau bicara layak, utara dulu sebenarnya secara ekonomi sudah lebih siap. Tapi kan tergantung pemerintah. Bagusnya memang tiga wilayah,” ujarnya.

Wilayah utara, lanjutnya, dari sisi pendapatan sudah lebih baik dari selatan. Namun jika melihat dari pemerataan pembangunan, tentunya harus mengedepankan wilayah selatan.

“Akan mahal biaya pembangunan sarana pemerintah di selatan. Di utara relatif lebih murah dan infrastruktur lebih memadai. Ngelepasnya tidak terlalu berat,” katanya. (MHI)***


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here