Bawaslu Jabar Temukan Potensi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilu 2019

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan (baju batik) didampingi Zaky Hilmi, anggota Komisioner Bawaslu Jawa Barat, koordinator divisi pengawasan, saat diwawancarai sejumlah awak media di Hotel Harmony, Cipanas, Garut, Senin (18/03/2019)/ foto: Useu/GE.***

garutexpress.id – Dari data hasil pengawasan pengadaan, pendistribusian serta sortir dan lipat surat suara yang dikalukan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat menemukan potensi kurangnya surat suara.

Surat suara yang dianggap masih kurang oleh Bawaslu Jawa Barat, diantaranya Surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Harmony, Kawasan Wisata Cipanas, Kabupaten Garut, Senin (18/03/2019) Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab adanya potensi kekurangan surat suara.

“Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera mengantisipasi hal tersebut,” tandasnya.

Diungkapkannya, selain akibat kerusakan, perbedaan pandangan mengenai jumlah Surat Suara (SURA) antara KPU dengan Bawslu menjadi salah satu penyebebnya. Berdasarkan Undang-undang no 7 2019 pasal 350 ayat 3 dan Peraturan KPU no 3 tahun 2019.

Suasana konferensi pers yang digelar Bawaslu Jawa Barat di Hotel Harmony, Cipanas, Garut, Senin (18/03/2019)/ foto: Useu/GE.***

Bawaslu berpendapat, bahwa jumlah surat suara di setiap TPS, sama dengan jumlah daftar pemilih (DPT) dan daftar pemilih tambahan baru ditambah 2 persen surat suara cadangan itu dihitung per TPS.

“Sedangkan sekarang ini, jumlah surat suara cadangan hanya ditambah 2 persen dari jumlah DPT saja, sehingga akan terjadi kekurangan,” paparnya.

Menurutnya, sampai saat ini surat suara yang dianggap masih kurang adalah surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), surat suara DPR, surat suara DPD serta surat suara DPRD Provinsi.

Sementara itu, anggota Komisioner Bawaslu Jawa Barat, sekaligus koordinator divisi pengawasan, Zaky Hilmi mengatakan, salah satu contohnya ialah surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, realisasi kebutuhannya mencapai 33.757.277. Sementara jumlah surat suara yang sudah diterima hanya 21.426.111, sehingga kekurangannya sebanyak 12.332.166.

“ Begitu juga surat suara DPD yang seharusnya berjumlah 33.757.277, sedangkan surat suara yang sudah diterima baru 25.773.346, kekurangannya mencapai 7.983.931,” katanya.

Untuk surat suara DPR, jumlah yang diterima baru 28.464.694, padahal kebutuhuhannya mencapai 33.947.277, kekurangannya sebanyak 5.482.583.

“Sama halnya dengan jumlah surat suara untuk DPRD Provinsi yang seharusnya berjumlah 33.951.277 yang baru keterima 28.500.318. Selisih kekurangnnya sebanyak 5.450.318,” paparnya.

Zaky menambahkan, dengan adanya kekurangan pendistribusian logistik surat suara di Pemilu 2019 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan beberapa poin kepada KPU.

Antara lain, KPU Provinsi Jawa Barat harus segera melakukan langkah antisipatif untuk pemenuhan surat suara PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, diseluruh KPU Kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-undang 7 thaun 2017 pasal 350 ayat 3 dan pasal 21 PKPU nomor 3 tahun 2019.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jabar menghimbau KPU Provinsi Jabar untuk memastikan penggantian surat suara yang rusak sesegera mungkin, dengan memperhatikan jadwal pendistribusian sesuai dengan PKPU tahun 2018. Selain itu, KPU harus memastikan tidak terjadi keterlambatan penerimaan Surat Suara dari percetakan, tepat waktu dalam proses sortir dan lipat. Pendistribusian ke PPS dan TPS harus tepat waktu sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bawaslu Jabar pun menghimbau agar KPU memastikan keamanan penyimpanan di gudang logistik dan terhindar dari musibah yang dapat mengakibatkan hilang akibat banjir, kebakaran, hewan pengerat serta tidak terjadi kerusakan saat melakukan pendistribusian ke tingkat PPK,PPS, dan KPPS.

” Terakhir, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berharap agar proses sortir dan lipat surat suara yang dilakukan KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat sesuai dengan SOP KPU RI,” katanya. (Useu G Ramdani).***

Editor: ER.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here